Mengharapkan Keberuntungan UMKM dalam ACFTA (Oleh Hamdani)

(Banda Aceh 7/2/2010)“Hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri”.Sebuah pepatah lama yang sering kita dengar ketika suatu masalah yang ingin dibicarakan ada kaitannya dengan nasib atau keberuntungan.Mungkin pepatah ini pula yang pantas kita gunakan untuk menakar keberuntungan UMKM kita dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN-CHINA atau disingkat dengan ACFTA yang saat ini ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan baik Pemerintah,Assosiasi Pengusaha,Akademisi bidang bisnis,Pelaku usaha bahkan Politisi juga ikut memberikan pendapat dan pandangannya tentang keuntungan dan kerugian bagi Indonesia secara umum dan UMKM secara khusus dengan diberlakukannya perdagangan bebas yang baru saja dimulai pada Januari 2010.

ACFTA menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat,masing-masing mempunyai data dan fakta untuk memperkuat argumentasinya.Namun kita tidak membicarakan persoalan setuju atau tidak setuju terhadap kesepakatan kesepahaman (MOU) ACFTA yang telah ditanda-tangani ,akan tetapi kita ingin melihat sejauh mana kesiapan UMKM kita dan pemerintah Indonesia.

Ibarat genderang perang sudah ditabuh,maka masing-masing pasukan pasti akan mempersiapkan diri untuk memenangi perang tersebut dengan berbagai taktik dan strategi.Mempersiapkan logistic,senjata dan bahkan mengirim mata-mata untuk mengintip kelemahan musuh.Itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ketika tawaran perang dengan China diterima.Bagaimana mempersiapkan kapasitas pelaku UMKM,menyediakan infrastruktur yang baik,menciptakan iklim usaha yang kondusif,memberantas birokrasi yang menambah beban UMKM,memberikan insentif bagi UMKM dan membuat kebijakan-kebijakan yang memihak kepada kepentingan bisnis UMKM,sehingga UMKM mampu tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi dalam bersaing.

“Dengan cadangan devisa, 2,13 triliyun Dollar AS dan dalam enam bulan pertengahan 2009 bertambah 185,6 miliyar Dollar AS, China akan dapat memborong produk pertanian dari Negara ASEAN termasuk Indonesia (Pertanian dalam ACFTA, Opini Gatot Irianto, Kompas, 1/02/10)”.Ini merupakan salah satu kekuatan China atas Indonesia,maka ini menjadi informasi yang turut dipertimbangkan untuk mengatur taktik kebijakan Pemerintah Indonesia dalam medan ACFTA.

Kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kemampuan UMKM Indonesia dalam banyak aspek masih sangat lemah dan kurang mampu memberikan persaingan yang signifikan dengan UMKM negeri-negeri tetangga Malaysia atau Thailand,apalagi dengan China yang beberapa tahun belakangan dikenal dengan pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat bahkan menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi dunia.

Segi produk misalnya,daya saing usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia,masih jauh tertinggal dari produk-produk asal China.Bukan karena kualitasnya,tapi semata-mata harganya yang dikenal murah.Kita bisa ambil beberapa contoh misalnya;produk mainan anak-anak atau sepatu dan sandal.Kalau produk buatan lndonesia harganya bisa mencapai Rp 60.000.- s/d Rp 80.000.- perpasang,maka produk China bisa rendah dari harga itu.Bahkan produk China bisa dijual dengan SERBU atau serba lima ribu.Begitu juga dengan produk-produk kerajinan dan furniture dan alat-alat rumah tangga jauh lebih murah dari produk local.Meskipun jika dibandingkan dengan sisi kualitas, produk Indonesia dan produk local jauh lebih baik.Karena itu kalau dari aspek harga bisa dipastikan bahwa produk China akan memenangkan persaingan,mereka akan mendapat pasar yang cukup besar mengingat perilaku konsumen Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga.Kecuali ,konsumen kita menyadari bahwa menggunakan produk local jauh lebih baik daripada menggunakan produk China meskipun murah namun tidak mempunyai kualitas yang bisa diandalkan.Sehingga UMKM local mampu menggeser posisi pasar produk China.

Ketidaksiapan pelaku usaha,terutama UMKM untuk mengimbangi produk asal China bukan merupakan suatu kekuatiran yang tanpa alasan tapi kenyataan yang dirasakan selama ini.Cukup banyak produk China masuk kepasar-pasar Indonesia,ini membuktikan bahwa produk China lebih banyak menguasai pasar daripada produk local.

Strategi Pertama

Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai kepentingan lebih besar yaitu untuk mendapatkan pendapatan yang kemudian dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraaan dan kemakmuran bagi rakyatnya.Karena itu sangat wajar kalau Pemerintah menaruh perhatian yang lebih besar dalam usaha-usaha membangun pertumbuhan perekonomian.Salah satunya adalah bagaimana anggaran yang ada diarahkan pada proyek-proyek investasi yang memberikan dampak positif dan stimulus bagi dunia usaha. Misalnya membangun jalan,jembatan,energi listrik dan menyiapkan SDM yang berkualitas.Bukan justru memperbesar konsumsi aparaturnya dengan menambah anggaran untuk menaikan gaji.

Disamping menciptakan investasi dalam bentuk fisik,pemerintah perlu juga membuat kebijakan yang mendorong penyedia modal atau lembaga keuangan untuk mengalirkan kredit atau pinjaman dengan suku bunga rendah kepada dunia usaha.Salah satu alasan mengapa harga produk China bisa lebih murah dengan produk local adalah karena mereka mampu berproduksi dengan biaya rendah.

Bayangkan bunga kredit di China untuk dunia usaha mencapai antara 1-4 % pertahun.Disamping itu pengusaha di China masih didukung lagi oleh berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintahnya.Sebaliknya suku bunga kredit di Indonesia paling rendah 14-18% pertahun dan tidak mendapatkan insentif dari pemerintah bahkan justru ditambah dengan pungutan-pungutan liar dan retribusi yang tidak jelas serta proses pengurusan perijinan yang dirasakan masih sulit.(Media Pinbis ; vol.4 No.41/Januari 2010)

Strategi kedua

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi kualitas daya saing.Harus kita akui bahwa tingkat pendidikan pelaku UMKM Indonesia adalah rata-rata sekolah dasar (SD)atau paling tinggi adalah tamatan Sekolah menengah atas (SMA) dan jarang mengikuti program pelatihan usaha/bisnis atau dengan frekuensi pelatihan hanya satu kali dalam setahun,artinya masih sangat rendah.Bagaimana UMKM mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dengan kualitas tinggi dan harga yang murah bila tidak didukung oleh kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya teknologi dan mampu menerapkan manajemen usaha secara modern.

Menyikapi persoalan ini,kiranya semua pihak harus menyusun program pendidikan kewirausahaan dalam waktu jangka panjang baik formal maupun nonformal bahkan bisa menjadi kurikulum di sekolah-sekolah umum.Jika sekarang ini kita mengenal adanya sekolah-sekolah kejuruan yang menyiapkan peserta didiknya sebagai calon wirausaha namun kuantitas dan anggarannya masih sangat terbatas.

Strategi ketiga

Adanya program pendampingan bagi UMKM produk unggulan atau komoditi sector usaha yang masuk kedalam perjanjian ACFTA misalnya sector pertanian.Tujuannya adalah supaya pihak pendamping dapat membantu menyelesaikan persoalan pelaku UMKM.Misalnya ketika UMKM tersebut memerlukan informasi tentang pasar,permodalan,pengurusan perijinan,dll.

Pendamping UMKM bisa Disperidagkop dan UKM,BDS-P/KKMB atau lembaga-lembaga swasta yang mempunyai program pengembangan UMKM ataupun konsultan pendamping yang dibentuk secara khusus.

.Kesimpulan

Salah satu senjata yang bisa diandalkan untuk menggapai kemenangan dalam ACFTA adalah kualitas produk dan membangkitkan nasionalisme cinta produk dalam negeri.Dengan kualitas,kita berharap konsumen akan tetap bertahan untuk menkonsumsi produk negeri sendiri dan dengan rasa nasionalisme berarti menggunakan produk dalam negeri adalah bagian daripada menjaga kedaulatan bangsa.Besar harapan kita semoga dengan diberlakukannya ACFTA benar-benar menjadi emas di negeri sendiri.

*Penulis adalah Konsultan Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) Prop.Aceh.

Survey Kondisi UKM Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Peristiwa tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004,telah menggerakan beberapa lembaga donor dunia untuk turut andil dalam membangun Aceh.Ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat nasional maupun internasional berbondong-bondong datang ke Aceh dengan menawarkan sejumlah program bantuan pada masa rehab-rekon tersebut.Tak bisa di pungkiri,bantuan tersebut telah mengubah sebagian besar nasib rakyat Aceh,dan membangkitkan sendi-sendi ekonomi yang telah lumpuh akibat peristiwa tsunami.

Tidak sedikit pula lembaga donor yang memiliki fokus program untuk pengembangan dan pemberdayaan UKM .Lembaga ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memulai usahanya.Banyak pula dari mereka yang mendapatkan dana bantuan (grant) berupa modal awal untuk menjalankan usahanya,kemudian ada pula yang mendapatkan bantuan berupa barang.Selain itu,banyak juga dari mereka yang memberikan pelatihan khusus bagi UKM untuk mengembangkan ketrampilannya.

Tidak sedikit pula pelaku UKM yang muncul karena adanya program bantuan dari lembaga donor.Kebutuhan mereka seperti modal tunai maupun kredit dengan bunga ringan,barang dan ketrampilan sedikit banyak telah menjadi perhatian utama bagi lembaga donor.Seakan semua dari kebutuhan pelaku UKM sudah terpenuhi dan mereka tinggal mengurusnya saja.Kini,kegiatan rehab-rekon tersebut telah selesai.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari program bantuan yang telah diberikan terhadap pengembangan UKM,sehingga dapat diketahui arah keberlanjutannya setelah program-program tersebut tidak ada lagi.Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan metode angket (kuisioner),yang disebarkan kepada 150 UKM binaan NGO.

Hasil penelitian secara umum menyimpulkan bahwa program bantuan yang telah diberikan lembaga donor berdampak positif pada kemajuan UKM.Terutama jika dana tersebut adalah revolving (berputar),bukan hibah.Beberapa kesimpulan penting dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program bantuan yang diberikan baik dalam bentuk dana,barang maupun jasa pelatihan telah memberikan dampak positif terdahap peningkatan taraf hidup masyarakat,hal ini dibuktikan dengan persepsi mereka yang mengatakan bahwa mereka merasakan adanya peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dari NGO.Bahkan untuk pelaku usaha yang telah lama menjalankan usahanya (pra-tsunami) juga mengatakan bahwa usahanya menjadi lebih maju dan mandiri setelah mereka mengikuti program bantuan.

2. Program ini juga telah memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dan berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan.Karena program ini telah merangsang tumbuhnya unit usaha baru.Sebesar 40% unit usaha baru tumbuh pasca tsunami,dan sebagian besar adalah usaha yang bergerak di sector perdagangan.Hal ini mengindikasikan bahwa sector perdagangan merupakan sector yang paling sensitive terhadap program dana bantuan.

3. Tak sedikit lembaga donor yang memberikan program pelatihan dengan tujuan meningkatkan ketrampilan dari pelaku usaha,namun efektivitas pelatihannya sangat tergantung dari materi yang diberikan.Sebesar 73,91% responden mengatakan bahwa pelatihan yang sesuai dengan teknik mengelola usaha dirasakan lebih bermanfaat dan sangat efektif dalam emndorong kemajuan usahanya.Dan sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa pelatihan tersebut efektif jika diadakan sebanyak 2 kali dalam satu tahun.

Berdasarkan kondisi yang tersebut diatas,di perlukan upaya untuk terus memperkuat kondisi UKM yang difokuskan melalui pemberdayaan UKM jangka panjang dan berkelanjutan.Fakta empiris menunjukan bahwa UKM sangat potensial karena :

1. Jumlahnya sangat besar,lebih dari 90% struktur ekonomi Aceh dibangun dari UMKM.

2. Mempunyai potensi berkembang cepat karena mengandalkan sumber daya local,serta tidak memerlukan modal besar tetapi mempunyai time lag yang cepat serta marjin usaha yang relative besar.

3. Bersifat labor intensif,sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk mampu menekan jumlah pengangguran.

Oleh karena itu berdasarkan hasil survey ini maka menghasilkan beberapa rekomendasi ke beberapa pihak,baik untuk Pemerintah Aceh,Perbankan juga bagi UKM.Kepada pihak pemerintah sendiri diharapkan dengan berakhirnya rehab-rekon agar dapat meneruskan program tersebut,terutama capacity building dan pendampingan dilapangan.Selain itu perlu juga memberlakukan pemberian insentif kepada UMKM,baik dalam bentuk pemberian fasilitas pelayanan maupun insentif lainnya.(Kantor Bank Indonesia Banda Aceh 2009)

FORDA UKM ACEH BESAR

BANDA ACEH - Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud, mengharapkan agar Forum Daerah (Forda) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak menjadi parasit, hanya memungut iuran, tanpa memberi manfaat bagi anggotanya. “Karenanya forum ini harus diurus dengan sungguh-sungguh oleh orang yang memang memiliki dan menjalankan bisnis,” kata Bukhari Daud dalam sambutannya pada launching Forda UKM Kabupaten Aceh Besar periode 2009-2012 di The Pade Hotel, Aceh Besar, Rabu (27/1).

Kegiatan launching Forda UKM Aceh Besar ini merupakan bagian dari Program Penguatan Advokasi Jejaring UKM yang merupakan komponen Program Tata Kelola Perekonomian Daerah Aceh (SPADA EGA) di lima kabupaten/kota di Aceh, yang difasilitasi Forda UKM Sumatera Utara, dan didukung oleh The Asia Foundation dan World Bank.

“Saya mohon Forda UKM serius dan mempunyai komitmen untuk menolong usaha kita. Hari ini kita meresmikan launching Forda UKM Aceh Besar. Forda UKM perlu membuat definisi dan batasan-batasan tentang keanggotaan agar Forda menjadi organisasi yang solid. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua,” harap Bukhari Daud.

Hadir pada acara itu sejumlah stakeholder, pimpinan bank, perwakilan organisasi non pemerintah, Forda UKM Sumut, dan ratusan pelaku UKM di Aceh Besar. Pada kesempatan itu, Koordinator Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Aceh, Hamdani, memaparkan situasi UKM di Aceh, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia. Diketahui bahwa pembinaan dan dukungan terhadap UKM, mampu menumbuhkan UKM menjadi lebih baik dan lebih mandiri.

Usai kegiatan launching, diperkenalkan pengurus Forda UKM Kabupaten Aceh Besar periode 2009-2012, yakni Ketua, M Jamil ZA, Wakil Ketua bidang Organisasi, Bahagia SE, Wakil Ketua bidang Advokasi, Muda Zauhari AMd, Wakil Ketua bidang Jaringan Bisnis, Dra Cut Asmawati, Sekretaris, Mahlizar SPd, Wakil Sekretaris, Suanda, Bendahara, Cut Aja Meutia SPd, dan Wakil Bendahara, Henny Susianty.(c47)

Realisasi Kredit Lewat Konsultan Keuangan Capai Rp 12 M

28 October 2009, 08:04 Ekonomi | Bisnis Administrator
LHOKSEUMAWE - Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sampai saat ini telah berhasil memfasilitasi pengucuran kredit ke sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 12 miliar, hampir mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 15 miliar. Sedangkan pada tahun 2008 lalu, KKMB Aceh berhasil memfasilitasi penyaluran kredit sebesar Rp 8 miliar. “KKMB merupakan upaya Pemerintah Aceh dalam upaya memajukan perekonomian Aceh,” kata Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Muhammad.

Hal itu diungkapkannya saat memberi sambutan dalam acara pelatihan KKMB yang digelar Bank Indonesia (BI), Selasa (27/10). Acara tersebut dihadiri 39 anggota dan calon anggota KKMB dari Lhokseumawe, Bireuen, Langsa, dan Aceh Tamiang. Sementara itu, Pemimpin BI Lhokseumawe diwakili Deputi Pemimpin BI, Rusly Ali Basyah, menyatakan, pembentukan KKMB merupakan kepedulian perbankan dan Pemerintah Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.

Dengan adanya KKMB, diharapkan pengusaha UMKM yang selama ini kesulitan mengakses perbankan dapat menjadi pengusaha yang layak untuk mendapat fasilitas kredit. Disamping itu, pelatihan KKMB ini juga merupakan tindaklanjut Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 580/250/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal Pembentukan Satuan Tugas Pemberdayaaan Konsultan Keuangan Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) Provinsi Aceh. KKMB yang dibentuk bertugas memfasilitasi pengusaha UMKM dengan perbankan, sehingga dapat terjalin hubungan bisnis antara perbankan dan pengusaha dalam bentuk berupa penyediaan fasilitas pembiayaan.(bah)

Bank Indonesia Banda Aceh Memberikan Bantek kepada Pengrajin Emping Melinjo di Kabupaten Pidie

Sumber : Harian Serambi Indonesia, Tanggal 29 Juli 2009

Pacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, Bank Indonesia (BI) Banda Aceh terus memfasilitasi serangkaian kegiatan pelatihan. Selasa kemarin, pelatihan digelar di gelar di Kabupaten Pidie dengan melibatkan pengrajin kerupuk muling setempat. “Saat ini BI tidak lagi memberikan kredit, melainkan pelatihan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan undang-undang perbankan baru tahun 1999,” kata Deputi Pemimpin BI Banda Aceh Bidang Ekonomi Moneter, Joni Marsius Usman, Selasa (28/7).

Menurutnya, untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari hulu hingga ke hilir, maka diperlukan peningkatan usaha mikro kredit dan menengah. Karena itu, pelatihan ini selain memberikan ilmu kepada si pengrajin untuk mengembangkan usahanya, juga dapat mengolah kerupuk mulieng menjadi makanan siap saji lainnya yang diminati oleh pasar.

“Setidaknya pelatihan ini dapat meningkatkan perekonomian bagi pengrajin di daerah. Kita pilih Pidie karena daerah ini terkenal sebagai penghasil kerupuk mulieng,” katanya Joni. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, H Said Mulyadi, mengatakan, pelatihan diikuti sebanyak 30 pengrajin. Pemateri diberikan oleh staf pengajar dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiahkuala jurusan Tata Boga. Peserta pelatihan juga terlihat cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut. “Saya tidak tahu kalau emping ini dapat kita olah menjadi makanan siap saji begini,” ujar seorang peserta.(aya)

KKMB Aceh Realisasi Kredit Rp. 3,32 M pada Semester I Tahun 2009

Sumber : Harian Serambi Indonesia, 30 Juli 2009

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Center Aceh, Kantor Bank Indonesia Banda Aceh, hingga posisi Juni 2009 telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 3,32 miliar lebih kepada 58 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembiayaan itu bersumber dari perbankan sebesar Rp 3,26 miliar dan lembaga nonbank sebesar Rp 60 juta. Bila dilihat per wilayah kerja, Aceh Barat mendapatkan porsi terbesar, mencapai Rp 1,6 miliar untuk 18 UMKM. Kemudian disusul Aceh Timur Rp 780 juta untuk 7 UMKM, Banda Aceh Rp 572 juta untuk 21 UMKM, dan terakhir Aceh Tengah Rp 218 juta untuk 12 UMKM.

Menurut Koordinator KKMB Aceh, Hamdani, kepada Serambi, Selasa (28/7), angka realisasi tersebut mengalami penurunan 1,2 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 3,37 miliar. “Ini karena beberapa proposal yang telah masuk ke bank dinilai tidak layak oleh pihak bank,” katanya.

Memang, dia mengakui kalau kemampuan KKMB dalam melakukan analisa usaha harus ditingkatkan, namun tentunya harus disertai dengan komitmen yang benar-benar mengedepankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai KKMB. Sehingga, KKMB bukan hanya melakukan akses pembiayaan dan pendampingan usaha, namun lebih komprehensif dalam memberdayakan UMKM. “Bahkan kita berharap agar Pemerintah Aceh bisa melibatkan KKMB secara langsung dalam program-program ekonomi kerakyatan. Karena memang bedasarkan UU nomor 20 Tahun 2008, Pemda juga memiliki kewajiban memberdayakan KKMB,” pinta Hamdani.(yos)

KKMB Aceh Fasilitasi Kredit Mikro Rp. 8 M di Prov. NAD

BANDA ACEH - Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) tahun 2008 kemarin, berhasil menfasilitasi penyaluran kredit ke sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMMK) sebesar Rp 8 miliar.
KKMB sebagaimana dijelaskan Koordinator KKMB Center Aceh, Kantor Bank Indonesia Banda Aceh, Hamdani, kepada Serambi, Selasa (10/3), adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada UMKM agar mampu mengakses kredit perbankan/pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Meskipun diakuinya masih masih terdengar asing di masyarakat, namun sambungnya, per Desember 2008 kemarin, pihaknya telah berhasil memfasilitasi 40 dari 60 UMKM untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, dengan nominal penyaluran mencapai Rp 8 milyar dari 12 milyar yang diajukan.

“Ini merupakan pencapaian yang sangat menggembirakan. Dan kita sangat berterima kasih kepada pihak perbankan yang ada di Aceh karena mereka mau bekerjasama dengan KKMB,” ujarnya. Karena itu, kedepan pihaknya sangat mengharapkan agar jasa-jasa KKMB ini dapat di manfaatkan dalam program-program pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM karena memang KKMB mempunyai kemampuan untuk itu.

“Ide awal membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas UMKM juga bisa tercapai,” tambahnya. KKMB kata dia, sebenarnya telah lama berada di Aceh namun karena belum terkoordinasi secara menyeluruh sehingga keberadaan mereka kurang tersosialiasikan. Jumlah KKMB Aceh yang aktif hingga saat ini mencapai 60 orang, yang tersebar di seluruh Aceh.

Selain mendapatkan pelatihan dari BI Banda Aceh, KKMB juga dibina oleh Satgsada KKMB Aceh yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur No.580/166/2008 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan dan Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) Provinsi Aceh yang diketuai Direktur Utama PT Bank BPD Aceh, Aminullah Usman

Sumber : Harian Serambi Indonesia Tgl 12 Maret 2009