Minggu, 26 September 2010
ACEH BUTUH UKM CENTER
Sun, Sep 26th 2010, 11:59
Maksimalkan Pembiayaan
Aceh Butuh UKM CenterEkonomi | Bisnis
BANDA ACEH - Mempermudah akses usaha kecil kecil dan menengah (UKM) terhadap pembiayaan perbankan, Aceh dinilai perlu memiliki sebuah wadah yang menjadi pusat UKM atau UKM Center. Sampai saat ini, porsi pembiayaan terhadap UKM di Aceh masih lebih kecil dari total pembiayaan yang dikucurkan perbankan di Aceh.
“UKM Center ini perlu ada di Aceh. Tugasnya mempermudah debitur mengakses perbankan. Pembinaan dan pengawasan nasabah juga akan lebih terkonsentrasi,” kata mantan praktisi perbankan, Aminullah Usman SE, Ak, MM, kepada Serambi, Sabtu (25/09).
Usaha tersebut, sambungnya, tidak saja akan bisa mengoptimalkan pembiayaan kepada UKM, tetapi juga akan ikut mengatasi persoalan tingginya risiko kredit macet. Sebab sebagaimana diketahui, salah satu penyebab sulitnya UKM mengakses perbankan, salah satunya adalah karena perbankan masih melihat UKM sebagai sebuah usaha yang memiliki risiko tinggi.
Peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) menurutnya perlu dimaksimalkan. “Mereka sudah mengenal nasabah dari awal sehingga pembinaan oleh bank menjadi lebih mudah,” ujarnya.
Aminullah juga menilai perlunya membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Keuangan Daerah (LPKD) yang berfungsi sebagai lembaga penjamin kredit. Bank-bank umum juga disarankannya untuk melakukan kerja sama dengan BPR melalui (linkage program), sebab BPR dinilai memiliki jangkauan paling dekat dengan usaha kecil. Disamping itu bank juga bisa menerapkan pola Grament Bank. “Pembinaan terhadap nasabah juga harus ditingkatkan, misalnya training dalam bidang manajemen dan pemasaran,” tambah mantan Dirut PT BPD Aceh tersebut.
Tarik dana luar
Di sisi lain, Aminullah juga menjelaskan tentang trend perkembangan kredit di Aceh yang terus mengalami peningkatan. Hingga 30 Juni 2010, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Banda Aceh, total kredit yang berhasil disalurkan perbankan di Aceh mencapai Rp 15,65 triliun. Sementara dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 16,43 triliun.
“LDR (loan to deposit ratio) perbankan sudah mencapai 95 persen. Ini cukup bagus. Hanya saja memang, kredit ke UKM masih lebih kecil, yakni Rp 7,8 triliun, sedangkan kredit untuk sektor lainnya mencapai Rp 9,45 triliun,” sebutnya.
Dia juga melihat adanya trend yang tidak berimbang antara perkembangan dana pihak ketiga dan kredit dengan beberapa tahun sebelumnya di saat Aceh masih dalam masa rehab rekons. Tahun 2008 lalu, DPK perbankan mencapai Rp 18,5 triliun, sekarang turun menjadi Rp 16,43 triliun. Sedangkan kredit dari Rp 10,6 triliun naik menjadi Rp 15,65 triliun.
“Terjadi trend yang tidak berimbang di sini. Karena itu perbankan kita sarankan tidak hanya mengunakan uang dari Aceh untuk kredit tetapi juga menarik dana dari luar untuk disalurkan kemari,” demikian Aminullah Usman.(yos)
Selasa, 22 Juni 2010
Salur Kredit, Bank Diminta Maksimalkan KKMB
Sebelumnya, Asisten Keistimewaan Pembangunan dan Ekonomi Pemerintahan Aceh, T Said Mustafa, dalam sambutannya menyebutkan, realisasi kredit yang dikucurkan melalui KKMB tahun 2009 kemarin mencapai Rp 17 miliar, yang terbagi untuk 966 UMKM, baik yang tergabung dalam kelompok usaha maupun individu. Pencapaian ini jauh melampaui target yangditetapkan pemerintah Aceh yang hanya sebesar Rp 15 miliar. “Karena itu, tahun 2010 ini pemerintah Aceh akan menaikkan target penyaluran menjadi Rp 20 miliar,” kata Said Mustafa.
KKMB dibentuk pada 2007 atas usulan Bank Indonesia (BI) Banda Aceh yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur. Lembaga ini berada langsung di bawah binaan BI dengan tugas utama memfasilitasi pinjaman modal usaha dari bank kepada pengusaha serta memberi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan terhadap modal yang diberikan. Tahun 2008 lalu, lembaga ini berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 8,3 miliar, dan meningkat menjadi Rp 17 miliar di tahun 2009. Hingga April 2010, kredit yang tersalur telah mencapai Rp 4,5 miliar. Penyaluran tertinggi terjadi di Banda Aceh dan Aceh Utara.
Evaluasi
Terkait dengan acara tersebut, T Sofyan menjelaskan, rapat koordinasi dan evaluasi kinerja KKMB ini dimaksudkan untuk mensinergikan peran dan fungsi KKMB dengan pihak perbankan dan Pemerintah Aceh sebagai pendukung utama kegiatan. “Pemerintah Aceh bertindak sebagai koordinator dalam masalah ini, yang berperan aktif adalah pihak bank, KKMB dan kelompok usaha masyarakat atau UKM yang produktif itu sendiri. Saat ini sudah terdaftar 58 KKMB di Aceh yang terkoordinasi lewat Bank Indonesia di Aceh dan akan terus melakukan pembinaan terhadap KKMB,” ujarnya.
Amri Abdullah, salah seorang anggota KKMB Aceh menyebutkan, selain memfasilitasi pinjaman modal usaha kepada pengusaha, KKMB juga ikut memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan terhadap modal yang diberikan. “Kami terus menyosialisasikan program KKMB kepada petugas lembaga keuangan bank maupun LKM juga masyarakat dan pengusaha kecil, agar semakin banyak UMKM yang terbantu mengembangkan usaha produktif mereka,” ucap Amri.(ami)
Jumat, 18 Juni 2010
BIO-ECONOMIC SEBAGAI ALTERNATIF
Menurut Prof. Paul Ormerod bahwa ilmu ekonomi telah mati (The Death of Economic) dan beliau memberikan suatu solusi untuk memakai metoda The Butterfly Economics dalam bentuk cara semut dalam berkelompok dan berorganisasi, termasuk menentukan target gula yang dapat diartikan sebagai peluang bisnis dan keuntungan ekonomi dalam bentuk kerjasama yang harmonis. Hal inilah yang telah digagas oleh Adam Smith sebgai Bapak Ilmu Ekonomi bahwa ekonomi adalah suatu ilmu untuk mensejahterakan masyarakat dengan selalu menjaga lingkungan hidup dan alam semesta (astronomis) ini agar selalu harmonis dan sinergis yang berguna bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Tetapi para ekonom pengikut Adam Smith tidak dapat menterjemahkan rumusan ini ke dalam rumus, metoda, analisa dan keputusan ekonomi yang baik.
Inti dari pesan mulia ini adalah kita semestinya memperlakukan manusia, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan ekonomi haruslah dalam konteks yang harmonis terhadap lingkungan sosial, lingkungan hidup dan lingkungan alam semesta dalam visi, kegiatan dan konsep yang lebih kompleks (non-linier), manusiawi dan ramah lingkungan dan bukannya bersifat maksimalisasi keuntungan serta eksploitasi berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam aspek sosialnya. Itulah sebabnya ilmu ekonomi dan bisnis hanya menghasilkan berbagai masalah, seperti kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, gejolak ekonomi dan sosial-politik, kemiskinan, penyakit, perang dan kerusakan mental (egoisme, keserakahan, konsumerisme, dan kekayaan berlebih tanpa nurani suci).
1. Asumsi-asumsi dan simulasi linier matematis
Ilmu ekonomi banyak menggunakan berbagai asumsi-asumsi sebagai parameter dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi beserta faktor-faktor pengaruhnya yang sering tidak mewakili kondisi sebenarnya yang berkembang di dalam ekonomi lokal dan dunia luar. Ekonom mensimulasi rumus-rumus turunan (derivat) secara matematis yang akan diuji secara statistik (uji kejujuran dan standar deviasi terhadap validasi data) dalam bentuk pola koordinat yang berbentuk garis lurus. Dengan demikian selain hasil metoda ekonomi hanya bersifat tertutup dan sederhana, juga tidak menggambarkan aspek kondisi biologis, psikologis, harapan dan kebutuhan dasar serta kemajuan teknologi manusia yang umumnya bersifat kompleks dan berdimensi 2 – 3 dan tidak mampu diukur secara akurat oleh metoda ekonomi linier yang berdimensi lebih rendah yaitu dimensi1. Pada dasarnya garis linier (lurus) akan dikuasai oleh dimensi ke 2 (garis kwadratik yang melengkung) berbentuk bidang (X Y). Dimensi ke 2 dikuasai oleh dimensi ke 3 berbentuk ruang / volume (X Y Z), dimana kompleksitas manusia sebagai mahluk biologis, psikologis dan sosial akan banyak menggambarkan dimensi ini. Area ini akan banyak digeluti oleh bidang biologi murni, biologi terapan (kedokteran, pertanian, perikanan, kehutanan dan bioteknologi), filsafat, psikologi, sosiologi, seniman, feng sui & hong sui dan sekarang mulai berkembang di bidang teknologi informasi (dimensi 3), komunikasi (3 G), termasuk bidang pasar finansil (financial astronomis) dan program computer artificial intelligent, bio-hibrid, dan lain-lain.
Manusia yang hidup di dunia ini akan selalu dipengaruhi oleh dimensi 1 – 4 dalam bentuk pengaruh fisik dan kimiawi (dimensi 1 – 2), pengaruh biologis untuk bertumbuh dari saat lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, menua dan mati yang mempengaruhi perkembangan fisik, biologis dan psikologis sesuai dengan tingkat perkembangan budaya, pendidikan, prestasi, status sosial yang sesuai dengan “piramida Maslow” dalam pencapaian needs & wants menuju aktualisasi diri dari seorang individu dan kelompok sosialnya (dimensi 3) dan kehidupan dan ketaatan beragama (dimensi 4). Model teori ekonomi yang tertutup, sederhana dan linier ini tentulah tidak dapat mengantisipasi dan memprediksi secara tepat dan akurat dalam jangka menengah (bulanan-tahunan) hingga jangka panjang (dekade dan abad). Ilmu ekonomi dapat memprediksi dengan baik jika pada kondisi ekonomi tertutup, monopolistis dan sederhana sebagai faktor internal tanpa memperhitungkan faktor eksternal. Dan menurut M. Dawam Raharjo (Cakrawala, harian Bisnis Indonesia, 29-02-2004) bahwa ekonom tidak mempertimbangkan faktor budaya dalam rumus ekonominya. Padahal budaya adalah gambaran dinamika manusia untuk bertumbuh, berkreasi, berkelompok dan berorganisasi sesuai norma dan adat kebiasaan dalam kehidupannya setiap hari, tergantung apakah tertutup, statis dan konservatif atau terbuka, dinamis dan modern yang akan menentukan tingkat kemajuan bangsa itu sendiri, termasuk ekonominya.
Juga menurutnya bahwa Greenspan ekonom terkenal dan Ketua Federal Reserve Board tentang kasus Rusia yang setelah meninggalkan sistim sosialis ternyata tidak serta merta mampu mengembangkan ekonomi pasar bebas (tetapi beliau lupa dengan kemajuan Cina yang akan menjadi negara maju sekuat USA pada 2020). Sehingga ia berucap ternyata not nature at all, but culture. Selama itu sebelumnya, ia melihat bahwa pasar itu seperti alam, punya hukum-hukum pasti, sebagaimana pandangan ekonom umumnya. Hal ini terjadi kontroversi dalam rumus dan praktek ekonomi yang justru bersifat linier semata. Menurut kami, sebenarnya jika ekonom memasukkan hukum-hukum alam, khususnya biologis maka akan jelas adanya suatu “kepastian hukum alam” karena memang alamlah yang membuat terjadinya suatu siklus dalam peradaban (culture) manusia, termasuk siklus ekonomi (recovery, prosperity and recession) dalam perjalanan ruang dan waktu. Seperti paragraph di atas bahwa Adam Smith membuat teori dasar ekonomi berdasarkan hukum alam, tetapi dalam penerapan rumus, teori dan praktek sudah tidak mengimplementasikan pemikiran Bapak Ekonomi ini. Mereka saat ini justru berkutat pada rumus-rumus matematis dan statistik yang bersifat linier belaka tanpa menyertakan berbagai rumus dan realitas hukum alamiah, seperti fisika, kimia dan biologi. Ekonom hanya menurunkan (derivat yang sekarang marak dalam bentuk berbagai bentuk bisnis financial derivatives) rumus matematik empiris dan asumsi – asumsi ekspektasi linier tanpa memperhatikan hukum natural (dimensi 2 – 3) dan hukum supernatural (dimensi 4) yang akan selalu sangat mempengaruhi siklus dan gejolak budaya dan peradaban manusia, (termasuk ekonomi), yang hasilnya jelas terlihat bahwa pembangunan ekonomi dan perkembangan teknologi yang sering tak ramah terhadap lingkungan alam dan sosial. Jadi semestinya ekonom dan teknolog lebih menyandarkan diri pada teori relativitas Einstein, E = mC2 untuk menghasilkan enersi, profit dan hasil berlimpah tanpa harus mengorbankan banyak biaya modal, kerugian (akibat risiko siklus dan gejolak ekonomi), pemborosan SDA, kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan hidup dengan efisiensi pemakaian m (mass) dalam kuantitas lebih sedikit, tetapi memperbesar kecepatan kwadrat (c2), seperti proses hasil yang dilakukan oleh Nannoteknologi. Inilah yang dialami banyak negara, khususnya di era globalisasi yang terbuka dari berbagai inovasi dan pengaruh teknologi, produk, likuiditas uang, budaya serta teknologi informasi dan telekomunikasi, khususnya aliran modal di pasar valas, uang dan saham yang bergerak cepat di seluruh dunia dan mampu menimbulkan gejolak dan turbulensi ekonomi suatu negara dan regional. Ilmu ekonomi matematis dan statistik tidak dapat memprediksi, menghindari dan membuat peringatan dini terhadap suatu kejutan dan gejolak perubahan eksternal yang begitu cepat, massif dan kadangkala ganas jika suatu negara, masyarakat, perusahaan dan individu tidak siap dan mampu mengantisipasi kejutan ini layaknya “second and third wave” Alvin Toffler.
2. Kebijakan Moneter - Fiskal dan Implikasinya dalam Mengantisipasi dan Meredam Krisis Ekonomi 1997 – 1998.
Hal yang akan dilakukan dalam kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dan meredam terjadinya krisis yang makin berat dan mendalam pada tahun 1997/1998 adalah dengan beberapa alternative yaitu menutup kembali keterbukaan itu dengan cara Kontrol Devisa, Fix Rate (Peg to USD), Manage Floating Rate bahkan Currency Board System (CBS) di pasar valas dan saham serta proteksi ketat terhadap berbagai produk dari luar. Dengan saran IMF adalah dengan menaikkan SBI hingga 70 %, pengetatan fiskal, mengurangi subsidi dan melikuidasi sejumlah bank dengan CAR minus. Semestinya para ekonom memang harus memakai ilmu psiko-sosial untuk meredam gejolak dan bukan hanya semata memakai teori ekonomi dan moneter yang sebenarnya tidak terlalu manjur. Dan, meski kelihatannya sangat berat, misleading, merusak perbankan dan bersifat shock therapy untuk memperkuat Rupiah dan mengendalikan import inflation. Tetapi secara ekonomi jangka panjang, sebenarnya adalah agar kita dapat mampu kembali bangkit meski telah banyak mengorbankan bank dan perusahaan yang bangkrut serta naiknya tingkat pengangguran dan kemiskinan. tetapi itulah yang harus kita bayar dan lakukan atas semua kinerja kita yang kurang professional dan prudent dalam mengelola utang negara dan bisnis. Dan hasilnya kita terlihat mulai benar-benar sehat, kuat dan bangkit kembali. Selama ini kita dapat mengandaikan bahwa selama ini kapal Indonesia hanya berlayar pada sebuah aliran sungai yang terttutup dan tenang tanpa adanya angin kencang dan gelombang besar. Gelombang besar dan angin kencang ini mulai mengombang-ambingkan kapal Indonesia di dekat Laut Cina Selatan, di Laut Arafura dan Laut Morotai yang membuat penumpang Indonesia panik, dimana banyak orang berusaha menyelamatkan diri dan akhirnya mengirim SOS ke IMF. Banyak penumpang dalam kepanikan ini ternyata mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jadi agar kita dapat survive terhadap semua gejolak eksternal pada era globalisasi ini adalah dengan bervisi, berpikir, berkonsep dan berperilaku biologis yang kompleks untuk memecahkan berbagai masalah kompleks terhadap kondisi internal dan eksternal. Kejutan ini dapat berupa munculnya ketidakpercayaan investor global terhadap kondisi manajemen dan perilaku bisnis serta pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip ekonomi-bisnis maupun manajemen administrasi (Good Corporate Governance dan Clean Government) yang menimbulkan banyaknya moral hazard, fraud dan adanya mismanajemen lainnya maupun kejutan teknologi berbagai jenis produk barang, jasa dan budaya. Nah pada saat muncul krisis moneter dan ekonomi berupa krisis kepercayaan terhadap pengelolaan bisnis, ekonomi dan pemerintahan, maka investor asing di pasar uang, saham dan sektor riil beramai-ramai meninggalkan negara tersebut dalam bentuk melepas posisi mata uangnya dengan hard currency, panic selling di pasar modal, menarik semua rekening giro dan deposito di perbankan dan surat-surat berharga serta menutup pabriknya yang ujungnya “Capital Flight” besar-besaran. Inilah yang kita kenal sebagai “Krisis yang Berdampak Sistemik”, dimana hampir semua institusi bisnis finansil dan riil akan terkena dampak yang besar dan berat, sehingga sistim ekonomi, bisnis dan finansil akan mengalami kontraksi berat yang menyebabkan gejolak dan krisis parah serta menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Hal ini juga terlihat pada saat Jepang mengalami krisis dan deflasi jangka panjang dan juga pada 2007/2008 di USA dan Eropa (kasus Yunani yang hampir bangkrut). Hanya saja negara-negara maju tidak memanfaatkan jasa IMF dalam berutang, tetapi menerbitkan sejumlah surat utang negara dalam berbagai bentuk untuk melakukan paket bailout dan stimulus, sehingga menjadi beban negara yang berat dan harus ditanggung oleh generasi berikutnya, seperti kasus BLBI sebesar Rp. 650 Trilyun. Jadi marilah kita mengelola keuangan negara dan perusahaan secara lebih sehat sesuai struktur permodalan yang kuat dengan manajemen ekonomi-bisnis yang sehat, kreatif, innovatif, efisien dan efektif dalam memajukan negara maupun perusahaan agar tidak terjadi moral hazard, fraud, ketidaktahuan, kecerobohan, kelalaian dan keserakahan dalam mengelola ekonomi dan keuangan negara dan bisnis. Janganlah ingin cepat besar, tetapi penuh lemak yang tambun, lamban dan tidak sehat yang menghasilkan rendahnya daya saing, kerapuhan struktur keuangan dan kinerja ekonomi yang buruk serta kerentanan terhadap gejolak ekonomi internal dan eksternal. Inilah yang semestinya menjadi benchmark fundamental ekonomi dan bukan semata indikator makro ekonomi yang sering membuat perencana ekonomi makin pede dan akhirnya banyak berutang dengan hanya berdasarkan ratio DSR dan ratio Defisit APBN terhadap PDB yang sebenarnya tak tepat. Hutang semestinya didasarkan pada prospektif ekonomi dari kinerja ekonomi riil dan bukan dari gelembung di pasar finansil, apalagi dengan melindungi hal yang rapuh ini pada asuransi hedging yaitu Credit Default Swap (CDS) yang justru spekulatif dan beresiko tinggi, mirip kasus subprime mortgages dan Yunani yang kemudian diderivativekan lagi beberapa tingkatan membentuk bangunan raksasa, tetapi dengan fundamental yang sangat rapuh (fragile underlying sectoral economy). Walhasil jika sektor dan negaranya tak mampu membayar (default), maka akan terjadi gejolak kepercayaan yang menyebabkan terjadinya capital outflow dengan menjual semua surat berharga CDS dan derivativenya dan terjadilah catastrophic. Otomatis, perusahaan dan negara tersebut harus memberikan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi agar pasar dapat membeli dan akhirnya makin tercekik dengan hutang yang makin menggunung. Hal ini juga kemungkinan akan dialami oleh Amerika dengan hutang raksasa di kemudian hari, apalagi kondisi ekonomi yang masih rapuh serta kekalahan persaingannya dengan China di ekonomi global.
Perencana dan pengamat ekonomi seringkali tidak dapat melihat secara insight dan visioner adanya kemungkinan kejutan eksternal terhadap suatu negara, dimana pelaku ekonomi dan pemerintah tidak mampu mengelola perusahaan dan negaranya dengan baik dan benar agar menghasilkan sesuatu hasil (trickle down effect), value added dan multiflier effect berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya secara kontinyu. Tetapi justru hanya menguntungkan segelintir orang saja di dunia bisnis dan pemerintahan, berupa maraknya tingkat KKN ke seluruh sistim ekonomi dan pemerintahan, ekonomi rente, mark-up bisnis dan proyek, manipulasi dan white collar crime perbankan, monopoli perusahaan swasta dan BUMN. Tetapi hal yang paling utama dan krusial adalah kurangnya daya visioner, kurangnya profesionalisme dan ketidakmampuan dalam mengelola utang swasta dan negara dengan struktur permodalan yang sangat timpang dengan range modal hanya 5 – 20 % dengan porsi utang 80 – 95 % serta manajemen risiko kredit dan bisnis serta manajemen krisis yang kurang dapat diandalkan untuk meredam makin menghebatnya turbulensi dan krisis ekonomi.
3. Struktur Pembentukan dan Karakter Bangsa yang kurang solid dan partisipasif.
Bangsa Indonesia sebenarnya terdiri dari berbagai keragaman suku, agama dan golongan yang berbentuk pasir sebagai suatu bentuk organisasi yang tidak solid, partisipasif dan berdaya juang yang tinggi serta kurangnya konsistensi dan komitmen. Fragmen pasir ini tidak mempunyai “daya kohesitas” yang tinggi, gampang terpisah dan kurang saling mendukung (justru saling menjatuhkan dan menjegal). Kelompok pasir ini jika dimasukkan dalam bola (globalisasi) dan dijatuhkan ke bawah (gejolak gaya gravitasi) tidak akan melenting, tetapi justru lengket di atas tanah, artinya bola pasir ini tak mempunyai “daya lenting (recovery)” yang kuat untuk bangkit kembali (1997 hingga saat ini, meski pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 % pada 2003 tetapi hanya ditopang oleh sektor konsumsi 3 – 4 % sejak 1999 – 2002 dan mulai menanjak kembali pada 2007 hingga 6,2 % oleh perolehan ekspor SDA (ke China, India, USA, Eropa dan Jepang serta meroketnya spekulasi harga komoditas minyak, tambang lain dan perkebunan. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi pada 2009 hanya 4,5 % saja dengan tingkat ekspor yang menurun dan harga komoditas SDA yang anjlok sebesar 40 – 50 % dari harga tertinggi pada 2007. Dengan demikian, jika dilihat secara fundamental dan stuktural ekonomi maka pertumbuhan ekonomi sangat didukung oleh faktor konsumsi (60 %), ekspor SDA (30 %) dan ekspor manufaktur (10 %) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas dalam arti belum mampu memberikan suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kabinet dengan berbagai kebijakan ekonominya tak terlalu signifikan dan cemerlang, karena tanpa pemerintahan yang kuat dan hebatpun, ekonomi pasti akan tumbuh wajar pada 3 – 4,5 % tanpa gangguan krisis ekonomi internal maupun eksternal (krisis ekonomi USA dan dunia pada tahun 2007/2008).
Untuk itu diperlukan suatu paradigm baru dan perubahan mindset dengan cara open minded terhadap kebersamaan, persatuan, semangat nasionalisme dan kepahlawanan untuk mengikis habis segala mental feodal, KKN, egois, serakah, instant dan mau enaknya sendiri serta berjuang dengan kerja keras tapi smart untuk menghargai prestasi serta disiplin dan etos kerja yang professional dalam menghasilkan produk kreatif dan innovatif ber’value added” tinggi yang disertai dengan produktifitas yang tinggi pula. Kita memulainya dengan kekayaan SDA, baik non renewable resources maupun renewable resources dengan teknologi pengolahan yang maju agar bangsa kita mendapatkan value added yang tinggi dan bukan lagi sebagai negara eksportir SDA yang masih mentah demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi keunggulan kita adalah membentuk sebuah negara bersifat Natural Based Industrial State. Pembangunan haruslah menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah, sehingga ketimpangan pembangunan ekonomi dapat lebih didasarkan pada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial secara merata, non diskriminatif, konsisten dan kontinyu.
(Sumber, http://edmond-lalang.blogs
Kamis, 20 Mei 2010
KKPE-Kelautan dan Perikanan
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
DASAR
• Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.05/2007 tantang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Bidang Kelautan dan Perikanan
MAKSUD
Mendorong terwujudnya peningkatan kemampuan usaha penangkapan ikan skala kecil dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan nasional
TUJUAN
• Meningkatkan kemampuan permodalan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui fasilitasi skim kredit yang mudah diakses
• Mengoptimalkan usaha penangkapan ikan skala kecil untuk mewujudkan peningkatan produktivitas hasil tangkapan ikan
SASARAN
· Nelayan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB)
USAHA YANG DIBIAYAI
• Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Sub Bidang Penangkapan Ikan adalah kredit modal kerja untuk pembiayaan kegiatan operasional penangkapan ikan
KELOMPOK ALAT TANGKAP DAN TURUNANNYA
• yang dapat dibiayai melalui KKP Bidang Penangkapan Ikan
| NO | KELOMPOK ALAT TANGKAP | JENIS ALAT TANGKAP |
| 1 | Pancing | Pancing ulur (hand line), rawai, pancing cumi, pancing tonda dan turunan lainnya. |
| 2 | Jaring | Jaring insang (gill net), jaring klithik, bagan (jaring angkat) dan turunan lainnya. |
| 3 | Pukat | Pukat kantong, dogol (lampara dasar), payang, pukat pantai, pukat cincin (mini purse seine), pukat tarik dan turunan lainnya. |
PLAFOND dan JANGKA WAKTU KREDIT
• Besarnya plafond KKP-E Sub Bidang Penangkapan Ikan per jenis usaha adalah sebesar Rp. 25.000.000
• Jangka waktu pengembalian KKP Sub Bidang Penangkapan Ikan ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan siklus usaha masing-masing alat tangkap dengan waktu pengembalian paling lama 5 (lima) tahun
SUKU BUNGA KREDIT
• Suku bunga KKP Sub Bidang Penangkapan Ikan sebesar 14% dengan pembagian, subsidi bunga pemerintah sebesar 8% dan beban penerima kredit sebesar 6% (tingkat suku bunga kredit tanggal 1 April 2009 s/d 1 Oktober 2009)
BANK PELAKSANA
• Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Sumut, Bank Nagari (Sumbar), Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Yogya, Bank Jatim, BPD Bali, Bank Sulsel, Bank Kalsel dan Bank Papua
PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT
NELAYAN
• Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat
• Memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau keterangan pendaftaran kapal
• Memiliki kapal penangkapan ikan dengan jumlah 1 (satu) unit atau lebih dengan bobot kumulatif 30 (tiga puluh) GT
KELOMPOK USAHA BERSAMA
• Memiliki anggota yang mengusahakan kegiatan penangkapan ikan.
• Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan pengurus aktif minimal ketua, sekretaris dan bendahara.
• Terdaftar pada Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.
REALISASI PENYALURAN KKP-E SAMPAI DENGAN 31 Desember 2009
(sumber data : Departemen Keuangan)
| NO | BANK PELAKSANA | PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | ||
| PLAFON (Rp 000) | OUTSTANDING (Rp 000) | % | ||
| 1 | BRI | 800.000.000 | - | 0 |
| 2 | BNI | 8.650.000 | - | 0 |
| 3 | BANK MANDIRI | 20.000.000 | 440.400 | 2,2 |
| 4 | BUKOPIN | 10.000.000 | - | 0,0 |
| 5 | BPD SUMUT | 4.885.000 | - | 0,0 |
| 6 | BPD SUMBAR | 1.000.000 | 200.000 | 20,0 |
| 7 | BPD JABAR | 3.000.000 | 1.103.730 | 36,8 |
| 8 | BPD JATENG | 2.250.000 | 2.015.600 | 89,6 |
| 9 | BPD DIY | 4.975.000 | 1.726.640 | 34,7 |
| 10 | BPD JATIM | 5.000.000 | 2.675.430 | 53,5 |
| 11 | BPD BALI | 16.850.000 | 808.000 | 4,8 |
| 12 | BPD SULSEL | 100.000 | - | 0,0 |
| 13 | BPD KALSEL | 629.500 | 121.310 | 19,3 |
| 14 | BPD PAPUA | 10.000.000 | 187.640 | 1,9 |
| 15 | BPD RIAU | 15.000.000 | - | 0,0 |
| JUMLAH | 902.339.500 | 9.278.750 | 1,0 | |
Selasa, 18 Mei 2010
BI Banda Aceh Dorong Berkembangnya Pertanian Organik
Senin, 17 Mei 2010
“Dalam sistem pertanian organik, tidak ada satu makhluk hidup pun yang terbunuh”, demikian sepenggal kalimat yang dilontarkan oleh PBI Banda Aceh, Mahdi Muhammad dalam acara Panen Perdana Padi Organik, 17 April 2010 di kawasan Blang Bintang, Aceh Besar.
Peningkatan produksi pertanian terutama tanaman pangan boleh dikatakan sudah membudaya di dunia. Sejak populernya revolusi hijau diakhir 1960-an dengan penggunaan pupuk kimia dan penggunaan benih unggul pada tanaman padi telah menandakan meningkatnya produksi padi di Indonesia. Kegiatan pertanian menjadi bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan diusahakan untuk kebutuhan perdagangan (industri). Benih yang dikenal ajaib itu mampu menghasilkan lebih banyak padi. Itulah masa transformasi budaya pertanian dari tradisional ke modern. Dan secara regenerasi pertanian non-organik membudaya dalam masyarakat petani. Saat itu pula dikenalkan kegiatan pertanian intensifikasi, yang ditujukan untuk mengelola lahan pertanian terbatas namun tetap dapat meningkatkan hasil produksi.
Kecurigaan masyarakat dunia terhadap pertanian modern yang melibatkan bahan-bahan kimia yang terkandung dalam pupuk dan pestisida, menjadi biang dari berbagai penyakit bagi tubuh manusia dan kerusakan struktur tanah, telah membawa gelombang pertanian yang bersifat organik. Pertanian organik adalah pertanian yang meyakini bahwa pertanian yang berkelanjutan adalah pertanian ramah terhadap alam, yang menjauhkan peran bahan kimia pada proses pertanian. Selain itu dari sisi konsumen saat ini kesadaran terhadap pola hidup sehat telah membuka celah pasar bagi produk pertanian organik.
Mengembalikan sistem pertanian kepada sistem penanaman organik tidaklah mudah, akan tetapi setidaknya upaya ini telah dilakukan oleh Kelompok Tani Blangbintang Perkasa. Bpk Mahdi Muhammad selaku Pembina kelompok tani tersebut boleh berbangga, karena sistem pertanian organik ini berhasil dikembangkan di wilayah Aceh Besar. Proses panen pertama dilakukan pada tanggal 17 April 2010 dan dihadiri oleh Dinas Pertanian Aceh Besar, BPTP, Bupati Aceh Besar, KTNA dan perangkat desa. Hasil panen pertama diperkirakan mencapai 4 ton per hektar, dengan luas lahan 6 hektar. Keberhasilan petani ini juga tidak lepas dari peranan BPR Mustaqim Suakmakmur yang telah memberikan pinjaman modal sebesar 22 juta. Pola pinjamannya pun dirancang khusus sesuai dengan siklus bisnis petani. Pokok dan bunga utang dibayar setelah masa panen. Meski hasil panen belum mencapai target sebesar 7-9 ton per hektar, namun dari segi harga jual beras organik masih sangat menguntungkan jika dibandingkan dengan beras non-organik. Dampaknya kesejahteraan petani pun meningkat.
Menyikapi hal tersebut, Mahdi selaku Pembina mengharapkan adanya sinergi antara dinas terkait, perbankan dan kelompok tani dalam meningkatkan produksi, sehingga harapannya perekonomian Aceh yang disokong oleh sektor pertanian bisa terdongkrak lebih besar lagi.
Rabu, 17 Februari 2010
1600 UKM di Bireuen Tak Berkembang
17 Februari 2010, 11:03
Ketua Forda UKM Bireuen:
1.600 UKM di Bireun tak Berkembang
Ekonomi | Bisnis
BIREUEN - Ketua Forum Daerah (Forda) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bireuen, Deni Saputra, mengungkapkan, sebanyak 1.600 UKM yang tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen tidak berkembang. “Hal itu terjadi karena perhatian Pemkab untuk mengembangkan UKM sangat kurang. Padahal dengan adanya para pelaku UKM, selain dapat menunjang pembangunan daerah juga dapat menampung tenga kerja,” kata Deni dalam diskusinya dengan sejumlah pelaku UKM, di aula Yayasan Telaga Amal, Desa Bireuen Meunasah Blang, Kota Juang, Bireuen, Selasa (16/2).
Saat krisis moneter mendera Indonesia, kata Deni hanya UKM-lah yang mampu bertahan. “Tapi kini apa yang kita lihat, UKM itu seakan tak dipedulikan, bahkan selalu dipandang sebelah mata,” tandasnya. Kehadiran Forda UKM di Bireuen paling tidak diharapakannya dapat membantu para pelaku UKM di kabupaten tersebut untuk menyampaikan keluh kesah dalam mengembangkan usahanya. Diakuinya memang bahwa sampai kini masih ada pelaku UKM yang tidak berani mendaftarkan usahanya, bahkan masih acuh tak acuh terhadap Forda UKM Bireuen. Disisi lain masih ada anggapan bahwa Forda UKM adalah lembaga pemberi bantuan modal. Deni menegaskan, Forda UKM bekerja untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, yakni dengan memberikan sumbang saran dan pikiran.
Perlu qanun
Kecuali itu, Deni Saputra juga mengatakan kalau Forda UKM Bireuen mendesak Pemerintah Aceh untuk melahirkan qanun perlindungan terhadap UKM. Qanun ini diharapkan dapat menjawab atas persoalan-persoalan yang dihadapi pelaku UKM khususnya di Bireuen maupun Aceh pada umumnya “Iklim usaha dan bisnis akan berkembang apabila ada dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kekuasaan. Salah satu bentuk dukungan yang mendesak adalah melahirkan qanun perlindungan UKM,” ulas Denny Saputra.(c38)
Senin, 15 Februari 2010
Aduh, Cengengnya Pengusaha Kita!
Oleh : Lie Charlie, Pegawai Swasta di Bandung
Kolom Refleksi, Tabloid KONTAN Edisi 15-21 Februari 2010
Tak terdengar suara lain kecuali rengek cengeng pengusaha kita yang ketakutan terhadap berlakunyua free trade agreement (FTA) antara ASEAN dan China. Beum apa-apa, para pengusaha sudah mengancam-ancam. Mau menutup pabriklah, mau melakukan PHK-lah, mau minta pemerintah bertanggungjawablah dan buntutnya minta subsidi.
Kalau tekstil China bisa lebih murah 10% dibandingkan produksi Leuwi Gajah, bukankan kita patut bersyukur? Berarti selama ini pemilik pabrik tekstil lokal menghisap darah rakyat dengan mengambil untung sangat besar! Mereka sudah terlanjur kaya dan senang. Silakan pemerintah memilih; mau mendengarkan keluhan para pengusaha atau membiarkan rakyat menikmati barang impor murah dari China.
Tidakkah kita tahu, dibalik keluh kesah itu sebenarnya berapa pabrik tekstil masih berproduksi siang dan malam memenuhi permintaan pasar? Coba saja lakukan investigasi di Bandung. Tentu saja Pak Akuang bilang sudah sekarat kalau ditanya sementara dibelakangnya pabriknya beroperasi 24 jam. Benar, ada “pabrik” yang sudah mau mati yaitu beberapa di Majalaya yang mengoperasikan mesin tahun 1940-an dan jalan hanya pada haris senin dan kamis. Itupun kala ada benang dan solar.
Lucunya lagi, kita sering membandingkan sepatu hasil sentra industri di cibaduyut dengan sneakers buatan pabrik China dan menyimpulkan bahwa industri alas kaki kita bisa bangkrut kalau harus bersaing dengan China. Mana bisa begitu? Kalau mau membuat perbandingan, lakukanlah secara proporsional. Sama dengan tekstil, industri alas kaki kita juga cengeng. Ingat enggak ada pabrik sepatu yang tutup karena tidak mendapat order lagi dan minta karyawannya berdemonstrasi ke kantor perwakilan perusahaan prinsipal.
Banyak Kelemahan Kita
Lebih baik kita mandi dulu dan duduk dengan manis untuk berpikir. Mengapa kita kalah menandingi China? Pertama, banyak pungli. Sepuluh dari sepuluh pengusaha pasti mengaku pusing karena terpaksa melayani pungli.
Kedua, bahan baku impor mahal. Industri yang banyak mempergunakan bahan baku impor sudah pasti kalah bersaing.
Ketiga, bunga pinjaman bank tinggi. Paling murah 18% per tahun, sedangkan di China kurang dari 10%. Keempat, buruh kita demo melulu. Di China buruh relatif homogen.
Kelima, kalau beli mesin baru, Pak Chandra di Rancaekek ingin kembali modal dalam 1 tahun dengan alasan keamanan. Sedangkan Mr. Lim Kong Chang di Guangdong mengulurnya sampai 10 tahun. Jelas, dong, Pak Chandra jadi harus menjual ember plastik seharga Rp10.000,- sebuah, sementara harga CNF tanjung priok ember plastik buatan The Red Stars Plastic Industry cuma US$10 sen.
Keenam, pengusaha China berproduksi dengan mesin murah buatan sendiri, sedangkan pengusaha kita mengimpor mesin produksi dengan membayar dalam dolar.
Ketujuh, pengusaha kita pilih-pilih dalam berproduksi, sedangkan pengusaha China siap memproduksi tanpa ragu. Coba pergi ke pabrik mainan anak-anak di Tangerang dan pesan dibuatkan sejenis mainan, pasti akan ditolak. Pabrik China memproduksi saja dulu, lain-lain hal dicari jalan keluarnya belakangan. Tak heran banyak sekali mainan anak produksi China yang sangat kampungan pun beredar dipasar. Kedelapan, prosedur ekspor di China amat ringkas dan cepat. Pemerintah bahkan menyiapkan sebuah meja di pabrik yang akan mengekspor, lengkap dengan stempel legalisasi dan segala tetek bengeknya sehingga kontainer bisa segera diangkut ke pelabihan. Biaya ekspor minimal. Disini? Tanya saja kepada pengusaha yang biasa mengekspor.
Jadi pantaskah kita berkeluhkesah? Negara ASEAN lain tidak terdengar mengeluh atau menjerit etakutan. Jika sampai ada industri dalam negeri yang gulung tikar daalam waktu tiga bilan setelah berlakunya FTA,itu pasti bukan terkena dampak, melainkan akal-akalan pemilik pabrik memanfaatkan situasi saja. Mana ada usaha yang tutup dalam tiga bulan setelah berdiri 15 tahun?
Kita tak perlu berdiri menantang barang China. Kita bisa memilih bersaing dalam banyak jenis produk lain selain ember plastik, mainan anak-anak, alat bercocok tanam, barang elektronik, dan benda keramik. Kita punya peluang, antara lain dalam sektor makanan dan minuman. Setelah oknum penanggung jawab sebuah pabrik susu China memasukkan melamin kedalam produknya guna menghasilkan indikasi kandungan protein lebih, sebenarnya makanan dan minuman produksi China sudah tidak ada harapan memperoleh pasar diseluruh dunia. Pada sektor kerajinan tangan, kita juga mempunyai kesempatan bagus. Kita memiliki tradisi menenun dan menganyam yang tidak dimiliki bangsa lain. Jadi seyogyanya jangan dipandang sebagai ajang persaingan melulu. Jangan dianggap sebagai arena bertarung. FTA lebih bijaksana disyukuri sebagai sarana mengembangkan cakrawala.