Thu, Dec 2nd 2010, 12:05
Angkatan Kerja di Aceh Bertambah 40 Ribu Orang
* November, Aceh Inflasi 2,17 Persen
Sumber : Harian Serambi Indonesia Ekonomi | Bisnis
BANDA ACEH - Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada Agustus 2010 mencapai 1,939 juta orang, bertambah sekitar 40 ribu orang dibanding Agustus tahun lalu sebesar 1,898 juta orang. Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 1,776 juta orang bertambah lebih dari 43 ribu orang dibandingkan Agustus 2009 sebesar 1,733 juta orang.
Informasi itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Syech Suhaimi SE MSi dalam paparannya pada acara Press Release di Aula BPS Aceh, Rabu (1/12).
Syech Suhaimi menyebutkan, kendati jumlah angkatan kerja bertambah, tetapi jumlah pengangguran pada Agustus 2010 justru mengalami penurunan hampir mencapai 3 ribu orang, yaitu dari 165 orang pada Agustus 2009 menjadi hanya 162 ribu orang tahun ini.
“Sedangkan Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2010 mencapai 8,37 persen, lebih rendah dibanding TPT bulan Agustus 2009 sebesar 8,71 persen,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, dari sisi gender (jenis kelamin), pada Agustus 2010 sekitar 37,29 persen tenaga kerja perempuan sudah bekerja. Sementara tenaga kerja laki-laki yang sudah bekerja hanya sekitar 32,27 persen. Artinya kebanyakan pekerja di Aceh adalah kaum perempuan.
“Selama setahun terakhir, penurunan pengangguran terjadi pada perempuan hampir 2 ribu orang, sedangkan penurunan pengangguran pada laki-laki lebih dari 1.700 orang,” sebutnya.
Inflasi
Pada sisi lain, Syech Suhaimi menyebutkan, pada November 2010 Kota Banda Aceh mengalami inflasi sebesar 1,73 persen. Begitu juga Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 2,64 persen. Sementara di tingkat provinsi, Aceh mengalami inflasi sebesar 2,17 persen.
Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh, sebut Syeh Suhaimi, secara umum disebabkan oleh kenaikan harga pada bahan makanan dengan inflasi sebesar 6,07 persen, diikuti sandang 0,72 persen, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakatr sebesar 0,13 persen.
Dari 76 jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga di bulan November 2010, sebanyak 52 jenis barang dan jasa di antaranya mengalami kenaikan harga. Sedangan 24 jenis barang dan jasa lainnya mengalami penurunan harga.
Beberapa barang yang naik harga antara lain cabe merah sebesar 0,4529 persen, beras 0,0896 persen, dan emas perhiasan naik sebesar 0,0583 persen. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain mobil turun harga sebesar 0,0120 persen.
Syech Suhaimi menyebutkan, laju inflasi tahun kelender 2010 (Januari-November 2010) untuk Kota Banda Aceh sebesar 3,42 persen, Kota Lhokseumawe 4,09 persen, dan Provinsi Aceh sebesar 3,74 persen. Sementara inflasi “year to year” (November 2009-November 2010) di Kota Banda Aceh sebesar 3,18 persen, Kota Lhokseumawe 5,45 persen, dan Provinsi Aceh 4,26 persen.
Ekspor menurun
Kepala BPS Aceh juga mengungkapkan, nilai ekspor Aceh pada September 2010 mengalami penurunan sebesar 49,34 persen dari US$ 136.076.609 menjadi US$ 68.941.084 dibandingkan posisi ekspor pada Agustus 2010. Sementara nilai impor mengalami peningkatan cukup pesat, dari US$ 15.236 pada Agustus 2010 menjadi US$ 757.820 pada September 2010.
Dirincikan, ikan, udang, bahan bakar meneral (LNG dan CPO), bahan kimia organik merupakan komoditas andalan ekspor Aceh selama September 2010. Sedangkan komoditas yang diimpor pada September 2010 meliputi garam, belerang, dan kapur untuk keperluan produksi semen. “Malaysia merupaka satu-satunya negara asal impor selama September 2010,” kata Syeh Suhaimi.(usb)
Rabu, 01 Desember 2010
MARKETING IN BUSINESS BY AHMAD SUBAGYO (NEW RELEASE)
Detail buku silahkan mengubungi email : bgy2000@yahoo.com atau silahkan klink link ISLAMIC MICROFINANCE di sebelah.
Salam hangat.
IE
Rabu, 24 November 2010
Pemerintah Aceh Tetapkan Sentra Peternakan Unggas
Sumber Harian Serambi Indonesia
Ekonomi | Bisnis
BANDA ACEH - Untuk memenuhi target kebutuhan telur bagi konsumen di Aceh, sejak tahun 2009, Pemerintah Aceh menetapkan lokasi sentra peternakan unggas, terutama untuk pengembangan ayam ras petelur (layer). “Ada empat daerah yang dijadikan sebagai sentra pengembangan ayam ras petelur, yakni Saree, Bireuen, Aceh Timur dan Kota Subulussalam,” ujar Kadiskeswannak Aceh, Ir Murtadha Sulaiman melalui Plt Ka UPTD Ternak Non Ruminansia, Ir H Adusmin Umar, MM, kemarin.
Lebih jauh dirincikan, pengembangan ternak unggas berupa layer itu juga diikuti dengan pengembangan pabrik pakan ternak, sebagai bagian terintegrasi dari pengembangan layer. Dengan target untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Aceh.
Tingkat ketergantungan itu akan terus diperkecil, seiring penambahan kuantitas ternak unggas dari tahun ke tahun. “Jika tahun 2009 kita telah berhasil memenuhi kebutuhan telur sekitar 20 persen, pada tahun 2112 populasi ayam ras petelur akan mencapai 600.000 ekor dengan produksi rata-rata 500.000 butir telur per hari. Jumlah itu setara dengan 50 persen kebutuhan telur di Aceh yang diprediksi mencapai 1 juta butir per hari,” tandas Murtadha.
Khusus untuk tahun anggaran 2010, Diskeswannak mendistribusikan ayam ras petelur sebanyak 65.000 ekor pada sembilan kabupaten/kota di Aceh. Selain itu juga didistribusikan sekitar 2000 ekor itik untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar serta Aceh Utara. Selain itu melalui dana Otsus Aceh Utara juga disebarkan ternak unggas sebanyak 5000 ekor.
Sistem zona
Pada sisi lain, Kadiskeswannak yang juga didampingi oleh juru bicaranya, Ir Basri Ali menambahkan, untuk penataan industri perunggasan secara menyeluruh--baik dari hulu hingga ke hilir--di Aceh dilakukan sistem perwilayahan atau zoning. Sistem itu akan mampu meningkatkan produktifitas usaha peternakan unggas, karena akan mudah dilakukan pengawasan terhadap kemungkinan jangkitan penyakit.
Penataan zona itu didasarkan pada optimalisasi penerapan prinsip good farming practice (GFP) dalam zona tertentu. Dengan demikian akan diketahui status kesehatan hewan yang jelas dan telah menerapkan sistem budidaya ternak yang baik, mencakup aspek manajemen, kesehatan hewan dan pengendalian limbah.
Salah satu aplikasi dari sistem zona itu adalah pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan atau village poultry farming. Program ini disamping dapat meningkatkan produksi daging unggas, juga dapat mengatasi keadaan rawan gizi pada masyarakat pedesaan.(nur)
Ekonomi | Bisnis
BANDA ACEH - Untuk memenuhi target kebutuhan telur bagi konsumen di Aceh, sejak tahun 2009, Pemerintah Aceh menetapkan lokasi sentra peternakan unggas, terutama untuk pengembangan ayam ras petelur (layer). “Ada empat daerah yang dijadikan sebagai sentra pengembangan ayam ras petelur, yakni Saree, Bireuen, Aceh Timur dan Kota Subulussalam,” ujar Kadiskeswannak Aceh, Ir Murtadha Sulaiman melalui Plt Ka UPTD Ternak Non Ruminansia, Ir H Adusmin Umar, MM, kemarin.
Lebih jauh dirincikan, pengembangan ternak unggas berupa layer itu juga diikuti dengan pengembangan pabrik pakan ternak, sebagai bagian terintegrasi dari pengembangan layer. Dengan target untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Aceh.
Tingkat ketergantungan itu akan terus diperkecil, seiring penambahan kuantitas ternak unggas dari tahun ke tahun. “Jika tahun 2009 kita telah berhasil memenuhi kebutuhan telur sekitar 20 persen, pada tahun 2112 populasi ayam ras petelur akan mencapai 600.000 ekor dengan produksi rata-rata 500.000 butir telur per hari. Jumlah itu setara dengan 50 persen kebutuhan telur di Aceh yang diprediksi mencapai 1 juta butir per hari,” tandas Murtadha.
Khusus untuk tahun anggaran 2010, Diskeswannak mendistribusikan ayam ras petelur sebanyak 65.000 ekor pada sembilan kabupaten/kota di Aceh. Selain itu juga didistribusikan sekitar 2000 ekor itik untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar serta Aceh Utara. Selain itu melalui dana Otsus Aceh Utara juga disebarkan ternak unggas sebanyak 5000 ekor.
Sistem zona
Pada sisi lain, Kadiskeswannak yang juga didampingi oleh juru bicaranya, Ir Basri Ali menambahkan, untuk penataan industri perunggasan secara menyeluruh--baik dari hulu hingga ke hilir--di Aceh dilakukan sistem perwilayahan atau zoning. Sistem itu akan mampu meningkatkan produktifitas usaha peternakan unggas, karena akan mudah dilakukan pengawasan terhadap kemungkinan jangkitan penyakit.
Penataan zona itu didasarkan pada optimalisasi penerapan prinsip good farming practice (GFP) dalam zona tertentu. Dengan demikian akan diketahui status kesehatan hewan yang jelas dan telah menerapkan sistem budidaya ternak yang baik, mencakup aspek manajemen, kesehatan hewan dan pengendalian limbah.
Salah satu aplikasi dari sistem zona itu adalah pengembangan budidaya unggas lokal di pedesaan atau village poultry farming. Program ini disamping dapat meningkatkan produksi daging unggas, juga dapat mengatasi keadaan rawan gizi pada masyarakat pedesaan.(nur)
KREDIT BERMASALAH DEKATI AMBANG BATAS
*Rp 356 Miliar di Antaranya Macet
Sumber Harian Serambi Indonesia :Ekonomi | Bisnis 25 November 2010
BANDA ACEH - Kredit bermasalah (Non Peforming Loan/NPL) bank umum konvensional di Aceh pada Triwulan III 2010 (Juli-September) mengalami lonjakan yang cukup tajam, mencapai 4,44 persen dari total penyaluran kredit, atau nyaris mendekati ambang batas toleransi sebesar 5 persen. Sementara pada bank umum syariah, kualitas kreditnya masih tetap terjaga, yakni dengan rasio NPL hanya 1,8 persen.
Kajian Ekonomi Regional Triwulan III Provinsi Aceh yang dikutip Serambi dari website BI, www.bi.go.id, menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah yang terjadi pada triwulan III kemarin merupakan yang tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir.
Tahun 2008 misalnya, rasio NPL tertinggi yang terjadi sebesar 2,4 persen, dan di tahun 2009 tertinggi sebesar 3,21 persen. Menariknya, peningkatan rasio NPL tersebut selalu terjadi di triwulan III. (lihat grafis)
Trend kenaikan NPL itu sendiri mulai terjadi sejak triwulan I 2010, setelah sebelumnya sempat menurun di triwulan IV 2009, dimana dari 2,4 persen naik menjadi 3,36 persen. Triwulan II 2010, NPL naik lagi menjadi 3,42 persen dan melejit cukup tajam di triwulan III menjadi 4,44 persen.
Artinya, bila dilihat dari total penyaluran kredit Rp 13,361 triliun, sebesar Rp 610,196 miliarnya masuk dalam komponen NPL, yang terdiri dari Rp 124,245 miliar kredit kurang lancar, Rp 129,865 miliar kredit diragukan, dan Rp 356,086 miliar kredit macet. Sementara kredit dalam pengawasan khusus sebesar Rp 1,115 triliun dan yang digolongkan kredit lancar Rp 11,636 triliun.
Kinerja bank konvensional sendiri terbilang cukup baik. Penyaluran kredit secara year on year (tahunan) mengalami peningkatan 26,9 persen kendati komponen terbesar kredit masih mengalir ke sektor konsumsi. Demikian juga dengan kredit mikro kecil dan menengah yang naik sebesar 36,5 persen.
Peningkatan juga terjadi pada penghimpunan dana pihak ketiga. Secara triwulan peningkatannya mencapai 7,9 persen, namun bila secara tahunan, pertumbuhannya sangat tipis, hanya 3 persen.
Peningkatan volume dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit menyebabkan rasio kredit tersalur dari dana yang dihimpun (Loan to Deposit Ratio/LDR) menurun sebesar 370 bps menjadi 78,5 persen.
Bank syariah
Berbeda halnya dengan bank umum syariah. Meski penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan signifikan, yakni 81 persen secara tahunan dan 13,9 persen secara triwulan, namun perbankan syariah masih dapat mengontrol tingkat kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) yang tercatat mengalami penurunan. NPF menurun dari 2,1 persen pada triwulan II menjadi 1,8 persen di triwulan III.
Pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang tinggi dibarengi dengan penurunan penghimpunan DPK telah menyebabkan rasio kredit tersalur dari dana yang dihimpun (Financing to Deposit Ratio/FDR) meningkat dari 106,3 persen menjadi 123,7 persen.(yos)
Sumber Harian Serambi Indonesia :Ekonomi | Bisnis 25 November 2010
BANDA ACEH - Kredit bermasalah (Non Peforming Loan/NPL) bank umum konvensional di Aceh pada Triwulan III 2010 (Juli-September) mengalami lonjakan yang cukup tajam, mencapai 4,44 persen dari total penyaluran kredit, atau nyaris mendekati ambang batas toleransi sebesar 5 persen. Sementara pada bank umum syariah, kualitas kreditnya masih tetap terjaga, yakni dengan rasio NPL hanya 1,8 persen.
Kajian Ekonomi Regional Triwulan III Provinsi Aceh yang dikutip Serambi dari website BI, www.bi.go.id, menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah yang terjadi pada triwulan III kemarin merupakan yang tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir.
Tahun 2008 misalnya, rasio NPL tertinggi yang terjadi sebesar 2,4 persen, dan di tahun 2009 tertinggi sebesar 3,21 persen. Menariknya, peningkatan rasio NPL tersebut selalu terjadi di triwulan III. (lihat grafis)
Trend kenaikan NPL itu sendiri mulai terjadi sejak triwulan I 2010, setelah sebelumnya sempat menurun di triwulan IV 2009, dimana dari 2,4 persen naik menjadi 3,36 persen. Triwulan II 2010, NPL naik lagi menjadi 3,42 persen dan melejit cukup tajam di triwulan III menjadi 4,44 persen.
Artinya, bila dilihat dari total penyaluran kredit Rp 13,361 triliun, sebesar Rp 610,196 miliarnya masuk dalam komponen NPL, yang terdiri dari Rp 124,245 miliar kredit kurang lancar, Rp 129,865 miliar kredit diragukan, dan Rp 356,086 miliar kredit macet. Sementara kredit dalam pengawasan khusus sebesar Rp 1,115 triliun dan yang digolongkan kredit lancar Rp 11,636 triliun.
Kinerja bank konvensional sendiri terbilang cukup baik. Penyaluran kredit secara year on year (tahunan) mengalami peningkatan 26,9 persen kendati komponen terbesar kredit masih mengalir ke sektor konsumsi. Demikian juga dengan kredit mikro kecil dan menengah yang naik sebesar 36,5 persen.
Peningkatan juga terjadi pada penghimpunan dana pihak ketiga. Secara triwulan peningkatannya mencapai 7,9 persen, namun bila secara tahunan, pertumbuhannya sangat tipis, hanya 3 persen.
Peningkatan volume dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit menyebabkan rasio kredit tersalur dari dana yang dihimpun (Loan to Deposit Ratio/LDR) menurun sebesar 370 bps menjadi 78,5 persen.
Bank syariah
Berbeda halnya dengan bank umum syariah. Meski penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan signifikan, yakni 81 persen secara tahunan dan 13,9 persen secara triwulan, namun perbankan syariah masih dapat mengontrol tingkat kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) yang tercatat mengalami penurunan. NPF menurun dari 2,1 persen pada triwulan II menjadi 1,8 persen di triwulan III.
Pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang tinggi dibarengi dengan penurunan penghimpunan DPK telah menyebabkan rasio kredit tersalur dari dana yang dihimpun (Financing to Deposit Ratio/FDR) meningkat dari 106,3 persen menjadi 123,7 persen.(yos)
Minggu, 14 November 2010
Pemerintah dinilai tidak pro koperasi (?)
Sat, Nov 13th 2010, 13:56
Pemerintah Dinilai tidak Pro Koperasi
Sumber Harian Serambi Indonesia :Ekonomi | Bisnis KUALA SIMPANG
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Aceh Tamiang, Muhammad Yani MSi, menilai, kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini belum berpihak pada koperasi. Akibatnya hingga sekarang koperasi di Aceh hanya berjalan di tempat, tanpa mengalami perkembangan berarti.
“Sebagian besar koperasi yang mampu bertahan harus menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat, gejala pengkerdilan skala usaha, dan gangguan mal-praktik koperasi. Ini adalah kendala berat yang harus dihadapi,” kata Yani kepada Serambi, Jumat (12/11).
Salah satu contohnya, dia sebutkan, soal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), dimana pemerintah lebih mengutamakan pengusaha ketimbang koperasi. Demikian juga dengan program revitalisasi perkebunan yang dilakukan oleh salah satu koperasi di Aceh Tamiang.
Program tersebut terhambat karena SK (Surat Keputusan) lahan belum dikeluarkan bupati. “Setelah ditelusuri, lahan tersebut ternyata menjadi rebutan pengusaha, padahal sebagian lahan sudah dikerjakan warga. Koperasi juga sudah merintis hingga ke Jakarta, namun kendalanya ya SK tadi,” imbuhnya.
Dampaknya, koperasi sebagai sebuah badan usaha dicitrakan gagal memenuhi harapan masyarakat. Begitu juga sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi juga dianggap urung menjadi paradigma sentral demokrasi ekonomi di Aceh Tamiang.
Tanpa penanggulangan sistemik dan menyeluruh, Yani berkeyakinan kalau posisi koperasi bakal tergeser dan peran dan fungsi sesungguhnya. Karena itu, Dekopinda Aceh Tamiang mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani koperasi, mulai dari penempatan personel berdedikasi di SKPD, hingga pendampingan terhadap pengurus koperasi.
Pihaknya juga meminta agar dinas yang membidangi koperasi mempunyai konsep yang jelas. “Jangan hanya mengejar kuantitas koperasi tapi juga kualitasnya, sehingga masyarakat percaya pada pemerintah yang memimpin hari ini,” tandas Yani.
Dekopinda juga menawarkan kepada Pemkab Tamiang agar dana yang telah digulirkan dapat kembali ditarik dengan berbagai pendekatan. Namun sebelum itu dilaksanakan perlu dilakukan kajian menyeluruh. Pembentukan tim pengkajian sangat diperlukan dan rekomendasi tim dijadikan tindak lanjut kegiatan, sehingga dana yang macet, baik bersumber dari APBN, APBA, APBK, dan BRR serta sumber lainnya dapat menjadi potensi untuk mendorong sektor rill.
“Jika kredit macet tersebut dapat dikembalikan oleh masyarakat sebahagiannya saja, maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tersebut untuk mendirikan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan ini akan mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi di Aceh Tamiang,” timpal Ketua Dekopinda Aceh Tamiang tersebut.(md)
BANGKITKAN EKONOMI ACEH
Thu, Nov 11th 2010, 13:48
Bangkitkan Ekonomi Aceh
Hipmi Minta Pemerintah Lakukan Langkah Kongkret
Sumber Harian Serambi Indonesia : Ekonomi | Bisnis BANDA ACEH
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Aceh meminta pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah kongkret dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Aceh. Permintaan tersebut tertuang dalam rekomendasi Hipmi Aceh dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) X yang berlangsung Senin hingga Selasa (8-9/11).
Ketua Hipmi Aceh, Fakhrizal Murphy, menjelaskan, meski angka kemiskinan Aceh terus mengalami penurunan dari 30,12 persen tahun 2007 menjadi 23,5 persen tahun 2008, dan 21,8 persen tahun 2009, namun bila dilihat dari peringkat, Aceh ternyata masih termasuk daerah dengan jumlah masyarakat miskin terbesar, peringkat tujuh nasional.
“Karena itu Pemerintah Aceh harus segera melakukan langkah kongkret dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah ini,” katanya. Ada empat rekomendasi Hipmi yang diberikan kepada pemerintah Aceh, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan UMKM di Aceh mengingat masih banyak di antaranya yang belum tersentuh perbankan, mencapai 247.000 UMKM dari total 280.000 UMKM.
“Pemerintah Aceh juga harus menjalan aksi keberpihakan yang nyata, yaitu dengan memberikan pembinaan dan peluang khusus kepada pengusaha muda. Juga mendorong Bank Aceh selaku bank daerah untuk memberikan peluang kredit yang lebih besar kepada sektor riil,” ucap Fakhrizal.
Ketua Hipmi Aceh tersebut menambahkan, Pemerintah Aceh perlu segera membentuk Satgas Antipungli. Menurut dia, Pemerintah Aceh harus segera memangkas praktik-praktik penyimpangan birokrasi dalam rangka menciptakan iklim investasi dunia usaha yang kondusif.
“Dengan demikian pengangguran dapat ditekan, kemiskinan dapat dikurangi, yang akhirnya mensejahterakan masyarakat Aceh,” demikian Fakhrizal Murphy.(yos)
Senin, 08 November 2010
BI Canangkan GSM
Mon, Nov 8th 2010, 13:57
BI Canangkan Gerakan Siswa Menabung
Sumber : Harian Serambi Indonesia. Ekonomi | Bisnis
BANDA ACEH - Bank Indonesia (BI), Minggu (7/11), mencanangkan ‘Gerakan Siswa Menabung’ (GSM) secara serentak di seluruh Indonesia. Di Aceh kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.000 pelajar dan siswa di wilayah kerja BI Banda Aceh dan BI Lhokseumawe.
Di Banda Aceh, kegiatan GSM tersebut dilaksanakan di AAC Dayan Dawood, Unsyiah, diikuti 600 pelajar dan siswa. Acara diisi dengan pemutaran film ‘Lucunya Negeri Ini’ dan beberapa permainan berkaitan dengan perbankan. “Gerakan Siswa Menabung ini merupakan tindak lanjut dari Gerakan Indonesia Menabung (GIM),” kata Pimpinan BI Banda Aceh, Mahdi Muhammad.
Mahdi menjelaskan, untuk mendukung kegiatan gemar menabung di kalangan siswa ini, pihaknya bersama perbankan di Banda Aceh telah menggelar pertemuan dengan 32 kepala sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar. “Dalam pertemuan itu kami mengimbau guru-guru dan ketua komite sekolah membantu mensukseskan GSM melalui program TabunganKu ini,” ujarnya.
Menurut Mahdi potensi masyarakat di Aceh untuk menabung masih besar. Jadi, lanjut dia perlu dilaksanakan aktivitas dan komunikasi yang dapat meningkatkan minat masyarakat khususnya pelajar untuk membuka rekening TabunganKu.
Kegiatan serupa juga berlangsung di Lhokseumawe yang dipusatkan di SMU Sukma Lhokseumawe dan diikuti 400 siwa dan pelajar. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Kadisdikpora) Lhokseumawe, Ramli Ismail.
Pimpinan BI Lhokseumawe Zulfan Nukman menjelaskan, kegiatan kali ini memang menyasar pelajar dengan memberikan motivasi tentang pentingnya menambung. Pelajar juga merupakan nasabah produktif bagi perbankan. “Di Lhokseumawe dan Aceh Utara jumlah siswa dan pelajar mencapai 26.000 lebih. Bila mereka membuka tabungan dengan setoran perdana saja Rp 20.000, maka perbankan akan mampu menghimpun dana mencapai Rp 4,8 miliar lebih,” sebutnya.(ami/bah)
Langganan:
Postingan (Atom)