Bank Indonesia Banda Aceh Memberikan Bantek kepada Pengrajin Emping Melinjo di Kabupaten Pidie

Sumber : Harian Serambi Indonesia, Tanggal 29 Juli 2009

Pacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, Bank Indonesia (BI) Banda Aceh terus memfasilitasi serangkaian kegiatan pelatihan. Selasa kemarin, pelatihan digelar di gelar di Kabupaten Pidie dengan melibatkan pengrajin kerupuk muling setempat. “Saat ini BI tidak lagi memberikan kredit, melainkan pelatihan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan undang-undang perbankan baru tahun 1999,” kata Deputi Pemimpin BI Banda Aceh Bidang Ekonomi Moneter, Joni Marsius Usman, Selasa (28/7).

Menurutnya, untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari hulu hingga ke hilir, maka diperlukan peningkatan usaha mikro kredit dan menengah. Karena itu, pelatihan ini selain memberikan ilmu kepada si pengrajin untuk mengembangkan usahanya, juga dapat mengolah kerupuk mulieng menjadi makanan siap saji lainnya yang diminati oleh pasar.

“Setidaknya pelatihan ini dapat meningkatkan perekonomian bagi pengrajin di daerah. Kita pilih Pidie karena daerah ini terkenal sebagai penghasil kerupuk mulieng,” katanya Joni. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, H Said Mulyadi, mengatakan, pelatihan diikuti sebanyak 30 pengrajin. Pemateri diberikan oleh staf pengajar dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiahkuala jurusan Tata Boga. Peserta pelatihan juga terlihat cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut. “Saya tidak tahu kalau emping ini dapat kita olah menjadi makanan siap saji begini,” ujar seorang peserta.(aya)

KKMB Aceh Realisasi Kredit Rp. 3,32 M pada Semester I Tahun 2009

Sumber : Harian Serambi Indonesia, 30 Juli 2009

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Center Aceh, Kantor Bank Indonesia Banda Aceh, hingga posisi Juni 2009 telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 3,32 miliar lebih kepada 58 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pembiayaan itu bersumber dari perbankan sebesar Rp 3,26 miliar dan lembaga nonbank sebesar Rp 60 juta. Bila dilihat per wilayah kerja, Aceh Barat mendapatkan porsi terbesar, mencapai Rp 1,6 miliar untuk 18 UMKM. Kemudian disusul Aceh Timur Rp 780 juta untuk 7 UMKM, Banda Aceh Rp 572 juta untuk 21 UMKM, dan terakhir Aceh Tengah Rp 218 juta untuk 12 UMKM.

Menurut Koordinator KKMB Aceh, Hamdani, kepada Serambi, Selasa (28/7), angka realisasi tersebut mengalami penurunan 1,2 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 3,37 miliar. “Ini karena beberapa proposal yang telah masuk ke bank dinilai tidak layak oleh pihak bank,” katanya.

Memang, dia mengakui kalau kemampuan KKMB dalam melakukan analisa usaha harus ditingkatkan, namun tentunya harus disertai dengan komitmen yang benar-benar mengedepankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai KKMB. Sehingga, KKMB bukan hanya melakukan akses pembiayaan dan pendampingan usaha, namun lebih komprehensif dalam memberdayakan UMKM. “Bahkan kita berharap agar Pemerintah Aceh bisa melibatkan KKMB secara langsung dalam program-program ekonomi kerakyatan. Karena memang bedasarkan UU nomor 20 Tahun 2008, Pemda juga memiliki kewajiban memberdayakan KKMB,” pinta Hamdani.(yos)