Disperindagkop
dan UKM Provinsi Aceh bekerjama Bank Indonesia Perwakilan Kota Lhokseumawe mengadakan
acara Rapat Monev KUR Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Ekonomi Aceh yang
dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juni 2012.Acara yang berlangsung di auditorium
Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kota Lhokseumawe tersebut di moderatori
oleh Samsul Aqmari,salah seorang
Konsultan Pendamping KUMKM Aceh yang telah lulus pelatihan Kompetensi Konsultan
Pendamping KUMKM yang difasilitasi oleh Kemenegkop dan UKM RI beberapa waktu
lalu di Solo berlangsung sukses. Materi dari Disperindagkop dan UKM Propinsi
Aceh dipaparkan oleh Murni SE,MM,. Kabid Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
pada Disperindagkop dan UKM Aceh.Dalam pemaparannya beliau menyampaikan rasa
terima kasihnya kepada seluruh peserta yang hadir memenuhi undangan dan
terlihat sangat antusias untuk mengikuti acara sosialisasi KUR.Ini menandakan
bahwa KUMKM kita mulai menyadari betapa pentingnya informasi tentang KUR.Berarti
pula bahwa mereka mulai mengharapkan fasilitas KUR ini bisa menjadi solusi
permodalan bagi pengembangan usaha dan koperasi yang mereka kelola.Lebih lanjut
beliau mengatakan bahwa agar bank pelaksana KUR bisa merespon lebih cepat
keinginan pelaku usaha dengan mempermudah prosedur pemberian kredit KUR sehingga
sektor usaha yang dibiayai juga tidak hanya terbatas pada usaha dagang saja
akan tetapi bisa juga ke sektor pertanian,perikanan,perkebunan dan sektor usaha
kreatif.Dengan demikian kita bisa mengurangi salah satu permasalahan yang saat
ini dihadapi oleh KUMKM yaitu permodalan.Ada empat masalah lain yang juga harus
menjadi perhatian kita yakni,manajemen usaha,penguasaan teknologi,produksi dan
pemasaran.Maka disinilah di perlunya peran dari Konsultan Pendamping,sehingga
bisa menjembatani pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh KUMKM kita saat
ini.
Konsultan
Keuangan Pendamping KUMKM Mitra Bank (KKMB) Provinsi Aceh.Hamdani,SE.,mewakili
KKMB Aceh menyampaikan selayang pandang tentang peran dan fungsi KKMB
dalam pengembangan KUMKM.Bahwa KKMB merupakan bagian dari lembaga pengembangan
bisnis (LPB/BDS-P).Sebagai Konsultan Pendamping yang telah mendapatkan
pendidikan dan pelatihan dari Kemenegkop dan UKM tentang teknik pendampingan
KUMKM maka KKMB sudah siap untuk membantu pemerintah,KUMKM dan perbankan dalam
membangun sinergitas sehingga fungsi KKMB sebagai fasilitator,mediator dan
intermediator antara pihak akan lebih berperan.
Acara
yang dibuka oleh Bapak Safrian dari Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi
Usaha Kementerian Koperasi dan UKM tersebut dihadiri oleh 150 orang peserta terdiri
dari Bank unsur perbankan,antara lain bank BSM,Mandiri,Bank Aceh dan BRI,Kadis perindagkop
dan UKM se-Aceh,Dewan koperasi,pengurus koperasi,UMKM.Sementara dari konsultan
pendamping yang di undang dan hadir,Nonong Husna (Kab.Pidie),Chalidia (Kab.Aceh
Utara),Musrizal (Kab.Aceh Utara/Kota Lhokseumawe),Denny Saputra (Kab.Bireun),Amri
Bin Abdullah (Banda Aceh) dan Cut
Fachriana Dewi (Kota Langsa),sementara Nurul Fatmawati (Kota Banda Aceh)
berhalangan hadir.Tujuan kegiatan ini adalah ; sosialisasi KUR oleh Tim Monev
KUR Aceh,Gathering dgn Konsultan pendamping Kemenegkop dan silaturrahmi dengan
masyarakat Kota Lhokseumawe.
Dalam
sambutannya Bapak Safrian mengatakan agar KUR ini benar-benar bisa menjadi
terobosan bagi kebutuhan permodalan bagi
KUMKM.Oleh karena itu maka Dinas Perindagkop dan UKM seluruh Aceh mampu berdiri
digaris terdepan untuk mensukseskan
program-program pemerintah dalam pengembangan KUMKM.Sementara pihak perbankan
sendiri sangat setuju untuk membuka akses yang luas dalam penyaluran KUR Akan
tetapi masing-masing bank pelaksana KUR juga mengalami keterbatasan dan kendala
dalam menjangkau KUMKM.
Secara
nasional perkembangan realisasi penyaluran KUR oleh bank pelaksana cukup baik.Di awal-awal tahun 2007 memang
sangat berat,apalagi KUR dilaksanakan memasuki kwartal ketiga 2007.Tapi di
tahun 2011,daya serap KUR mencapai Rp 24,4 Triliyun,melampui plafon Rp 20
Triliyun yang ditargetkan.Untuk 2012,plafond KUR yang mampu di cakup oleh
penjaminan pemerintah bahkan ditingkatkan menjadi Rp 30 Triliyun.Dari 33
propinsi,tahun 2011 Aceh menempati urutan ke 13 dengan total serapan Rp 448 Milyar
dari plafond Rp 24 Triliyun atau sebesar 0,8% dengan rata-rata pinjaman sebesar
Rp 15,6 juta per-debitur.Meskipun angka ini menurun dari rata-rata tahun
2007-2010 yang mencapai 2,3 %,namun pada
tahun 2012 diprediksi akan terjadi peningkatan
karena Bank Aceh akan ambil bagian dalam penyaluran KUR. Menurut sensus ekonomi
tahun 2006,jumlah UKM Aceh berjumlah 53.373 unit usaha dan jika ditambahkan
dengan usaha mikro maka menjadi 369.034 unit KUMKM,bila 50% saja dari
jumlah tersebut mampu mengakses KUR dengan rata-rata pinjaman Rp 15,6 juta maka
KUR akan diserap sebesar 2,8 Triliyun dan
ini akan memberikan dampak peningkatan terhadap pengembangan dan pertumbuhan KUMKM
Aceh.
Dengan
demikian Kabid Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Disperindagkop dan UKM
Provinsi Aceh mengimbau kepada seluruh jajaran Disperindagkop dan UKM se-Aceh
agar bisa bekerjasama lebih intensif dengan Konsultan Pendamping yang telah
mendapatkan pelatihan kompetensi oleh Kemenegkop sehingga KUR bisa dimanfaatkan
secara optimal oleh pelaku usaha dan Koperasi.Karena dengan dibantu oleh
Konsultan Pendamping,kesenjangan antara KUMKM dan perbankan bisa diatasi.
